Koran Jakarta | June 20 2018
No Comments
Pemberantasan Korupsi | Para Pakar Diminta Mengevaluasi Pilkada Serentak

DPR-KPK Sinergis Cegah Korupsi akibat Pilkada

DPR-KPK Sinergis Cegah Korupsi akibat Pilkada

Foto : ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A
LAPORAN TAHUNAN | Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua dari kiri) bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) seusai bertemu pada acara laporan tahunan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3).
A   A   A   Pengaturan Font
Banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus hukum membuat DPR dan KPK sepakat sinergis mencegah korupsi akibat pilkada serentak.

 

JAKARTA -Dewan Per­wakilan Rakyat (DPR) bersama Komisi Pemberantasan Koru­psi (KPK) sinergis mengatur strategi mencegah korupsi yang masif diakibatkan oleh pelaksa­naan pilkada serentak. Hal itu dilakukan karena untuk maju sebagai kepala daerah dibutuh­kan biaya sangat tinggi sehing­ga pada ujungnya melakukan tindak pidana korupsi.

“Kami tidak bicara teknis, tidak bicara kasus. Kami le­bih bicara strategi bagaimana melakukan pencegahan koru­psi yang masif, terutama yang diakibatkan oleh pemilihan kepala daerah secara langsung,” kata Ketua DPR, Bambang Soe­satyo (Bamsoet), di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3).

Apa yang disampaikan Bamsoet tersebut usai dirinya bertemu pimpinan KPK pada peluncuran Laporan Tahunan KPK dan acara KPK Mendengar. Dalam pertemuan tersebut, dia memberikan masukan yang bersumber dari masyarakat. Ini sekaligus menjadi solusi atas komentar sebagian publik yang menilai pilkada langsung lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya.

“Makin memperbesar ko­rupsi di daerah-daerah kare­na untuk maju sebagai kepala daerah itu dibutuhkan biaya yang sangat tinggi. Semua itu pada akhirnya ujung-ujungnya korupsi,” kata Bamsoet.

DPR pun, kata Bamsoet, meminta KPK untuk mengkaji apakah benar apa yang disam­paikan sebagian masyarakat bahwa pilkada serentak itu le­bih banyak mudaratnya.

Terkait hal itu, Ketua KPK, Agus Rahardjo, menyatakan lem­baganya akan mengkaji kembali dengan melibatkan banyak pe­mangku kepentingan. “Tadi Pak Syamsuddin Haris dari LIPI juga datang. Nanti, kami undang ba­nyak ahli dan pakar. Kami akan minta mereka mengevaluasi untung ruginya, baik buruknya apakah pilkada langsung apa­kah pilkada keterwakilan seperti yang lalu,” ungkap Agus.

Berkinerja Baik

Pada kesempatan tersebut, Bamsoet menilai kinerja KPK sudah baik dalam penanganan dan pemberantasan korupsi. Diharapkan ke depan bisa le­bih baik lagi kinerja KPK. “Ki­nerja KPK sudah baik tetapi kami harap lebih baik ke depan dalam rangka pemberantasan korupsi,” katanya.

DPR, tambah Bamsoet, memberikan apresiasi yang luar biasa ke KPK yang telah memulai menyampaikan la­poran secara terbuka melalui pertemuan publik dan lem­baga ini menggelar acara KPK Mendengar. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya memberikan banyak masukan kepada KPK.

“Komisi III DPR juga mem­berikan banyak masukan, kri­tik yang membangun tentunya. Kami minta KPK meningkat­kan kinerja,” tutur Bamsoet.

Bamsoet menyatakan lang­kah pertama setelah dia dilan­tik sebagai Ketua DPR adalah memperbaiki hubungan de­ngan KPK. Salah satunya, de­ngan mempercepat penyele­saian Hak Angket KPK dengan memberikan masukan yang baik kepada KPK.

“Waktu saya tidak banyak untuk memperbaiki DPR.Salah satunya menyebabkan DPR selalu diserang oleh publik adalah hubungan yang buruk dengan KPK, makanya langkah pertama ketika saya dilantik adalah memperbaiki hubun­gan dengan KPK,” ungkap Bamsoet. mza/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment