Koran Jakarta | September 24 2018
No Comments
Produk Legislasi

Jokowi Tak Akan Teken UU MD3

Jokowi Tak Akan Teken UU MD3

Foto : ANTARA/Weli Ayu Rejeki
BAGIKAN KIP - Presiden Joko Widodo disaksikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) saat acara penyaluran Bantuan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan di Serang, Banten, Rabu (14/3).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memastikan dirinya tidak akan menandatangani lembar pengesahan Undang- Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DRPD ( UU MD3). “Hari ini kan sudah terakhir dan saya sampaikan saya tidak menandatangani UU tersebut,” kata Presiden Jokowi di Serang, Banten, Rabu (14/3).

Jokowi menyadari, meski dirinya tidak menandatangani, UU MD3 tetap akan mulai berlaku pada Kamis (15/3). Berdasarkan aturan, Presiden diberi waktu 30 hari setelah disahkan DPR untuk menandatangani UU. Jika tidak ditandatangani, UU tersebut tetap berlaku. UU MD3 disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 12 Februari 2018.

Jokowi mengaku dirinya tidak menandatangani karena menangkap keresahan masyarakat terkait adanya sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3.

“Kenapa tidak saya tandatangani, ya saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat,” kata Jokowi. Jokowi juga mengaku tidak mendapatkan penjelasan mengenai sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly. “Karena situasi.

Saya kira situasi di DPR saat itu memang kan permintaan pasal-pasal itu kan banyak sekali, dan Menteri memang sama sekali tidak melaporkan ke saya,” kata Jokowi. “Pak Menkumham (Yasonna Laoly) hanya menyampaikan ke saya bahwa, ‘Pak, itu sudah kita potong lebih dari 75 persen’.

Jadi memang dinamika di DPR kan sangat panjang dan sangat cepat sekali,” ujar Kepala Negara. Saat ditanya apakah ia memberikan teguran kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Jokowi tidak menjawab. Ia hanya kembali menjelaskan bahwa dinamika pembahasan UU MD3 antara DPR dan pemerintah berlangsung sangat cepat.

“Saya menyadari situasi di sana memang sangat dinamis dan sangat cepat sekali dan tidak memungkinkan menteri telepon ke saya,” kata Jokowi. “Dan pada saat berusaha untuk menelepon, tapi memang, saya enggak tahu, saya pada posisi yang tidak mungkin untuk menerima itu,” ujarnya.

Pasal-pasal dalam UU MD3 yang menuai polemik lantaran dinilai mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi adalah Pasal 73 yang mengatur tentang menghadirkan seseorang dalam rapat di DPR atas bantuan aparat kepolisian. Ada pula Pasal 245 yang mengatur anggota DPR tidak bisa dipanggil aparat hukum jika belum mendapat izin dari MKD dan izin tertulis dari Presiden.

Terakhir, yakni Pasal 122 huruf k yang mengatur kewenangan MKD menyeret siapa saja ke ranah hukum jika melawkukan perbuatan yang patut diduga merendahkan martabat DPR dan anggota DPR. 

 

fdl/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment